Way kanan- WORLD NEWS-
Menindaklanjuti aspirasi warga terkait sengketa tanah yang urung selesai antara PT.BMM dengan pihak tokoh adat.ulayat Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu, Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD way Kanan mengadakan rapat dengar (hearing-red) dengan warga dan tokoh adat Gunung Sangkaran di ruang rapat Komisi I DPRD Way Kanan (30/03/2022).
"Hadir secara Langsung Ketua Komis I DPRD Way Kanan Lukman beserta Anggota komisi I Hairullah,Kepala kampung Gunung Sangkaran Juanda, Penerima Kuasa Tokoh Adat Eeng Saputra Serta tokoh adat Gunung Sangkaran.
Eeng Saputra selaku penerima kuasa 11 penyeimbang tokoh masyarakat Gunung Sangkaran mengatakan munuculnya PERBUP penentuan tapal batas antara kampung Tanjung raja giham dengan gunung sangkaran serta Blambangan Umpu bermula dari adanya penggiringan opini dari PT.BMM dimana bahwasanya PT.BMM tidak pernah beroperasi di wilayah Gunung Sangkaran, sehingga tahun 2019 Pemkab Way Kanan menetapkan Perbatasan antara Kampung Tanjung Raja Giham dengan Gunung Sangkaran dan Blambangan Umpu
“ Ternyata ketika diputusakan pemerintah dan dipasang patok, ternyata lebih kurang 150 hektar tanah ulayat kampung gunung sangkarang sudah dimanfaatkan PT.BMM. maka dari itu kami dari masyarakat melakukan tuntutan Hak ulayat,”Pungkasnya
Akan tetapi PT.BMM sering melakukan Intimasi kepada saya, sehingga saya dilaporkan ke polres Way Kanan dan dituntut secara perdata hingga sampai di pengadilan Negeri Blambangan Umpu akan tetapi tuntutan PT.BMM terhadap saya tidak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu,”Tambah Eeng.
Terpisah Ketua Komisi I DPRD Way Kanan Lukman mengatakan bahwa kami komisi I yang ada pada saat ini akan segera menindak lanjuti dan menyelsaikan kasus sengketa ini dengan kepala dingin.
“Kasus ini sudah lama dan bahkan sebelum saya menduduki komisi satu saat ini, saya bersama seluruh anggota komisi I akan segera mengadakan rapat komisi, dan memanggil pihak pihak yang terkait dalam hal ini,.”Ungkap Lukman.
Ketua Komisi I Lukman meminta kepada warga untuk tidak mengambil langkah yang bisa merugikan diri sendiri.
Percayakan kepada pemerintah kami selaku wakil rakyat akan mendorong pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan persoalan itu, percayalah kami tidak akan tergiur sedikitpun dengan iming iming, aspirasi masyarakat ini akan kami selesaikan,” Tutup Lukman.
(Jumadi)
