Worldnews-Indramayu
Penyaluran bpnt/BST banyak oknum yang memanfa'atkan, Guna meminimalisir kisruh penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pemerintah mengeluarkan kebijakan penyaluran bantuan periode Januari hingga Maret 2022 diganti dengan uang tunai sebesar Rp 600 ribu per keluarga penerima manfaat atau KPM.
Penerapan dan Kebijakan tersebut nampaknya tak semulus dan tak sesuai yang diharapkan, banyak saja celah bagi oknum untuk mengakali, agar rupiah yang disalurkan tak seluruhnya diterima KPM. Seperti halnya terjadi disalah satu kecamatan tukdana kabupaten indramayu
Para penerima manfaat dibuat heran dengan fakta yang tersaji. Saat mereka hendak membawa pulang uang bantuan bpnt/BST tersebut, dicegat oleh pamong desa dan RT, bahkan sembako sudah dipersiapkan dikantor desa cangko juga dirumah saudaranya kuwu cangko, maka warga mau tak mau harus beli karena pemerintah cangko menggiring semua KPM untuk membeli sembako semua, uang tunai yang seharusnya diterima utuh oleh KPM dibawa pulang belanja sendiri,
Menurut keterangan warga cangko berinisial Y menerangkan "Benar itu fakta Kalau di desa cangko setiap KPM di mintain duit Rp 20 ribu, Awal pemberian surat yang ada barcode nya.bukti ke warga penerima KPM, bahkan ada yang di mintai Rp 100 ribu oleh RT nya. Juga ada yang di mintai sampe Rp200 ribu per KPM warga RT 01, di Rt10 di mintai 10 ribu oleh RT dan kliwon atau kasi pemerintahan.
Ditambahkan.. Bantuan Rp 600.000 dari pemerintah itu semua harus dibelanjakan, dan disini ada ancaman kalau tidak dibelanjakan semua yang ditunjuk Kuwu maka tahap pencairan berikutnya, dan Itu foto bukti pelanggaran dari kepala desa cangko,warga di giring untuk membeli sembako ke tempat saudaranya kuwu,di koordinir semua oleh tiap-tiap RT.dan di ancam kalau tidak membeli di situ bakal di coret.dan dihapus gimana masyarakat enggak nurut, padahal 600 ribu itu bisa kan dibelanjakan separoh yang sisanya untuk kebutuhan lain. Kepingin masyarakat cangko bantuan uang tunai dibebaskan blanjanya..ungkapnya
Kuwu cangko Casnadi Sa'at ditemui dikantornya jm 10;45 /01/03/22 ia mengelak menggiring KPM untuk berbelanja di e waroeng yang ditunjuk, kan itu kalau surat pernyataan dari camat tukdana untuk disebarkan ke seluruh Kuwu untuk KPM, itu kan perintah dari pimpinan ya kita jalani, masalah keresahan masyarakat cangko itu tidak benar dan masalah pencoretan KPM yang tidak dibelanjakan semua itu tidak benar, kalau pemerintah desa cangko sudah mengarahkan untuk berbelanja ke warung mana aja.. tandasnya
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK tukdana ibu masiri dihubungi lewat WA tidak memberikan jawaban apa'apa terkait penggiringan KPM oleh pemerintah desa cangko, yang disaksikan dia sendiri padahal TKSK seharusnya melarang jangan dibiarkan
Camat tukdana Asep Apandi tidak mau memberikan komentar apa-apa terkait penggiringan KPM oleh pemerintah desa cangko, juga masalah surat pernyata'an menurut keterangan Kuwu cangko "itu surat pernyata'an dari kecamatan tukdana. Camat tukdana diam seribu bahasa ketika media mempertanyakan soal surat pernyata'an yang diduga dikeluarkan dari pihak kecamatan tukdana.. (MT jahol)
