Laporan : Tim
SUMSEL - WORLD NEWS//---- Proyek Aspirasi (fokir) diduga dikerjakan asal jadi di Desa Prabumenang, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat,
Sumber dana APBD Tahun 2020 Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lahat senilai 660 juta, kasus ini sudah dilaporkan ke Kejati Sumsel namun jalan ditempat, kata " Frengki dari LIDIKKRIMSUS RI,
Kami minta pihak Kejati Sumsel agar jangan tebang pilih,YN oknum DPRD Lahat, dan kontraktor DN, serta KPA (SW) dan PPTK insial ( AY) segera dipanggil dan diperiksa berdasarkan laporan dari salah satu LSM Palembang kata " Frengki kepada policewatch.news Kamis (12/5)
Kasus jalan lingkar yang berdekatan rumah milik anggota DPRD Lahat, dibangun didekat kebun karet, sepanjang 100 meter lebih lembar 4 meter, pekerjaannya diduga dikerjakan asal asalan, aspalnya disiram pakai pelingkut ini sudah viral di pemberitaan media online, nasional, regional " imbuh prengki,
Ketua DP Harian LIDIKKRIMSUS RI, Rodhi Irfanto,SH, mendukung kepada Kejati Sumsel,agar segera diungkap dan dibongkar kasus dugaan jual beli proyek aspirasi, kasus ini sama di Muara Enim Fee Proyek dana Aspirasi yang ditangani KPK, ada dua kepala daerah masuk bui, dan puluhan anggota DPRD muara Enim, dipenjara diduga menerima fee proyek sumber dana APBD Tahun 2019, dinas PUPR senilai 130 milyar, ucap " Rhodi,
Masih sambung " Rodhi apabila kasus ini jalan ditempat kami akan menggelar aksi demo usut tuntas dugaan korupsi pekerjaan jalan lingkar di desa Prabumenang, kecamatan Merapi timur, gabungan DPN LIDIKKRIMSUS RI bersama DPW Sumsel dalam waktu dekat ini,
Ketua DPW LIDIKKRIMSUS RI Sumsel melalui sekretaris Bambang,MD Kasus ini sudah pernah dilaporkan oleh salah satu LSM Palembang, di Kejati Sumsel, namu tidak ada kejelasan, alias jalan ditempat makanya kami minta pihak Kejati Sumsel untuk dapat mengusut kasus proyek pekerjaan jalan lingkar sepanjang 100 meter lebih, sumber dana APBD Tahun 2021, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, 600 juta lebih, dana aspirasi anggota DPRD lahat, inisial Y, dikerjakan oleh pemborong D, KPA inisial (SW) dan PPTK ( AY), mereka harus bertanggung jawab, ini uang negara, kata " Bambang.
