WORLDNEWS -//-
Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) II/Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar memastikan bahwa pihaknya menyelidiki dugaan keterlibatan anggota TNI dalam kasus penembakan tiga polisi hingga tewas saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung, Senin (17/3/2025) sore.
Eko menyebut bahwa sanksi tegas bakal diberikan jika anggota terlibat dalam insiden tersebut. "Untuk nantinya, apabila ada keterlibatan oknum, kita pastikan akan ada sanksi-sanksi yang diberikan," kata Kapendam II/Sriwijaya kepada wartawan, Senin malam.
Dia mengatakan, pihaknya kini sedang mendalami informasi yang diterima terkait kasus penembakan tersebut.
Peristiwa berdarah ini terjadi di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, pada Senin (17/3/2025) sekitar pukul 16.50 WIB. Ketiga korban tewas akibat luka tembak di kepala, diduga ditembak oleh pemilik tempat perjudian sabung ayam yang sedang digerebek.
Namun, ada dugaan lebih besar di balik kejadian ini. Informasi awal menyebutkan kemungkinan keterlibatan oknum TNI dalam insiden penembakan tersebut.
Kodam II/Sriwijaya Turun Tangan Selidiki Dugaan Keterlibatan Oknum TNI
Kodam II/Sriwijaya kini tengah melakukan investigasi terkait keterlibatan anggotanya dalam peristiwa tragis ini.
"Informasi yang beredar saat ini sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut," ujar Kapendam II/Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar.
Eko menegaskan, jika ada oknum TNI yang terbukti terlibat, sanksi tegas akan diberikan.
"Jika nantinya ditemukan keterlibatan oknum, kami pastikan ada sanksi yang diberikan. Untuk sementara, kami meminta semua pihak menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut," tambahnya.
"Terkait tentang isu yang sedang berkembang, dimohon untuk menunggu konfirmasi hasil penyelidikan/investigasi lebih lanjut," ujar Eko.
Hingga kini, Polri dan TNI masih terus mendalami kasus ini. Publik menunggu jawaban atas tragedi yang merenggut nyawa tiga anggota Bhayangkara dalam tugas mereka menegakkan hukum.(JM)
